Paradoks Undang-Undang CLARITY

Saat ini, "Undang-Undang CLARITY" yang sedang dibahas di Kongres Amerika Serikat telah menjadi legislasi yang sangat kontroversial.

Penulis: Prathik Desai

Penerjemah: Block unicorn

Secara historis, uang jarang bersifat netral; biasanya memiliki sifat meningkat nilainya. Bahkan sebelum kemunculan perbankan modern, orang-orang sudah mengharapkan keuntungan dari memegang atau meminjamkan uang.

Pada sekitar tahun 3000 SM, masyarakat Mesopotamia kuno telah mulai memungut bunga atas pinjaman perak. Sejak abad ke-5 SM, Yunani Kuno menggunakan pinjaman maritim (nautikà) untuk mendanai perdagangan laut yang berisiko tinggi. Dalam sistem ini, pemberi pinjaman membiayai satu perjalanan pedagang; jika kapal tenggelam, pemberi pinjaman menanggung seluruh kerugian, tetapi jika perjalanan berhasil kembali, mereka menuntut bunga tinggi (biasanya 22% hingga 30%). Di Romawi, bunga sangat tertanam dalam kehidupan ekonomi hingga sering memicu krisis utang, sehingga penghapusan utang secara sukarela menjadi pilihan politik yang tak terelakkan.

Dalam sistem-sistem ini, gagasan bahwa uang hanya berperan pasif sebagai penyimpan nilai tidak pernah benar-benar berlaku. Memegang uang tanpa imbalan adalah pengecualian. Bahkan setelah munculnya keuangan modern, pandangan tentang esensi uang semakin diperkuat. Simpanan di bank memberi keuntungan bunga. Umumnya diyakini, uang yang tidak dapat berkembang secara majemuk akan perlahan kehilangan nilai ekonomisnya.

Dalam konteks inilah, stablecoin memasuki sistem keuangan. Terlepas dari teknologi blockchain, mereka hampir tidak memiliki kesamaan dengan cryptocurrency atau aset spekulatif lainnya. Mereka mengklaim sebagai dolar digital, dirancang untuk dunia yang didorong oleh blockchain, mengaburkan batas geografis dan menekan biaya. Stablecoin menjanjikan kecepatan penyelesaian lebih cepat, gesekan lebih rendah, dan ketersediaan sepanjang waktu. Namun, hukum Amerika Serikat melarang penerbit stablecoin untuk membayar hasil (atau bunga) kepada pemegangnya.

Inilah mengapa "Undang-Undang CLARITY" yang sedang dibahas di Kongres Amerika Serikat saat ini menjadi legislasi yang sangat kontroversial. Undang-undang ini, jika dibaca bersama dengan undang-undang kembarannya—"Undang-Undang GENIUS" yang lolos pada Juli 2025—melarang penerbit stablecoin membayar bunga kepada pemegangnya, tetapi mengizinkan “imbalan berbasis aktivitas”.

Hal ini memicu protes keras dari sektor perbankan terhadap bentuk legislasi yang diusulkan saat ini. Beberapa amandemen yang diajukan oleh lobi perbankan bertujuan menghapus sepenuhnya mekanisme imbalan stablecoin.

Dalam analisis mendalam hari ini, saya akan menjelaskan kepada Anda, seperti apa potensi dampak dari versi terbaru "Undang-Undang CLARITY" terhadap industri kripto, dan mengapa komunitas kripto jelas-jelas tidak puas dengan legislasi yang diusulkan ini.

Mari kita masuk ke pembahasan utama...

Tidak sampai 48 jam setelah meninjau draf Komite Perbankan Senat, Coinbase secara terbuka menarik dukungannya. CEO Brian Armstrong menyatakan di Twitter: "Kami lebih memilih tidak ada undang-undang daripada undang-undang yang buruk." Menurutnya, proposal yang mengklaim memberikan kejelasan regulasi ini, pada kenyataannya, justru akan membuat situasi industri lebih buruk daripada status quo.

Beberapa jam setelah perusahaan crypto terbesar yang terdaftar di Amerika Serikat menarik dukungannya, Komite Perbankan Senat menunda pembahasan, dimana pertemuan tertutup yang dijadwalkan akan membahas amandemen undang-undang tersebut.

Keberatan utama terhadap legislasi ini sangat jelas. Legislasi ini bertujuan memperlakukan stablecoin semata-mata sebagai alat pembayaran, bukan sebagai bentuk ekivalen uang. Hal ini sangat penting—dan paling mengecewakan—bagi siapa pun yang mengharapkan stablecoin benar-benar merevolusi metode pembayaran.

Legislasi ini merendahkan stablecoin menjadi sekadar saluran dana, bukan aset yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan modal. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, cara kerja uang bukanlah seperti itu. Legislasi ini melarang stablecoin memperoleh bunga di bawahnya, juga melarang imbalan berbasis aktivitas, sehingga membatasi potensi stablecoin untuk memberikan optimalisasi hasil yang dijanjikan.

Ini juga memicu kekhawatiran tentang persaingan. Jika bank dapat membayar bunga simpanan serta memberikan imbalan untuk transaksi debit/kartu kredit, mengapa penerbit stablecoin dilarang melakukan hal yang sama? Ini akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi institusi yang sudah ada dan melemahkan sejumlah manfaat jangka panjang yang dijanjikan stablecoin.

Kritik Brian tidak hanya terbatas pada hasil dan imbalan stablecoin, tetapi juga menyoroti bahwa legislasi ini lebih banyak mudaratnya bagi industri. Ia juga menyoroti masalah larangan DeFi.

DeFi Education Fund (sebuah organisasi kebijakan dan advokasi DeFi) juga mendesak para senator menolak amandemen yang diusulkan untuk legislasi ini, karena amandemen tersebut tampaknya “anti-DeFi”.

Organisasi ini menulis di X: “Meskipun kami belum melihat teks amandemen tersebut, deskripsinya mengindikasikan bahwa mereka akan sangat merugikan teknologi DeFi, dan/atau membuat legislasi struktur pasar semakin tidak menguntungkan bagi pengembang perangkat lunak.”

Meskipun "Undang-Undang CLARITY" secara resmi mengakui desentralisasi, ia datang dengan definisi yang sangat sempit. Protokol yang berada di bawah “kendali bersama” atau menyimpan hak untuk mengubah aturan atau membatasi kemampuan transaksi, berpotensi menghadapi kewajiban kepatuhan mirip perbankan.

Regulasi bertujuan memperkenalkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Namun, desentralisasi bukanlah keadaan statis, melainkan proses dinamis yang membutuhkan tata kelola dan langkah-langkah darurat yang terus berkembang untuk memperkuat ketahanan, bukan menciptakan monopoli. Definisi yang kaku ini menambah ketidakpastian bagi pengembang dan pengguna.

Selanjutnya adalah tokenisasi, di mana terdapat kesenjangan besar antara janji dan kebijakan. Saham dan dana yang ditokenisasi mampu menawarkan kecepatan penyelesaian yang lebih cepat, risiko lawan transaksi yang lebih rendah, serta mekanisme penemuan harga yang lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, mereka akan memberikan pasar yang lebih efisien dengan mempersingkat siklus kliring dan mengurangi dana yang tertahan dalam proses pasca-transaksi.

Namun, draf "Undang-Undang CLARITY" saat ini membuat status regulasi sekuritas yang ditokenisasi menjadi tidak pasti. Meskipun secara redaksional tidak dilarang secara eksplisit, ia memperkenalkan ketidakpastian yang cukup mengenai masalah kustodian untuk saham yang ditokenisasi.

Jika stablecoin dibatasi hanya sebagai alat pembayaran, dan aset yang ditokenisasi dibatasi hanya pada tahap penerbitan, maka jalan menuju pasar modal yang lebih efisien akan sangat menyempit.

Beberapa orang berpendapat bahwa stablecoin masih dapat terus eksis sebagai alat pembayaran, sementara hasil dapat diperoleh melalui reksa dana pasar uang yang ditokenisasi, DeFi vault, atau bank tradisional. Pendapat ini secara teknis tidak salah. Namun, pelaku pasar selalu mencari cara optimalisasi modal yang lebih efisien. Inovasi mendorong orang untuk mencari jalan keluar. Jalan keluar ini sering kali melibatkan pergerakan modal ke luar negeri. Terkadang, pergerakan ini bahkan bisa sangat terselubung sehingga regulator mungkin menyesal tidak mengantisipasi pelarian modal tersebut di kemudian hari.

Namun, argumen utama menentang legislasi ini mengungguli semua argumen lainnya. Sulit untuk tidak percaya bahwa, dalam bentuknya saat ini, undang-undang ini secara struktural memperkuat posisi bank, melemahkan prospek inovasi, dan menimbulkan hambatan besar bagi industri yang seharusnya dapat membantu mengoptimalkan pasar saat ini.

Yang lebih buruk lagi, legislasi ini mungkin harus membayar dua harga yang sangat mahal. Pertama, ia membunuh harapan akan persaingan sehat antara perbankan dan industri kripto, sambil memungkinkan bank memperoleh lebih banyak keuntungan. Kedua, ia membuat pelanggan sepenuhnya bergantung pada bank-bank ini, tanpa kesempatan memaksimalkan hasil di pasar yang diatur.

Itu adalah harga yang sangat tinggi, dan merupakan alasan utama mengapa para kritikus enggan memberikan dukungan.

Yang mengkhawatirkan adalah, legislasi ini di permukaan tampak melindungi konsumen, memberikan kepastian regulasi, dan mengintegrasikan kripto ke dalam rezim pengawasan, namun klausul-klausulnya secara halus justru mengisyaratkan hal sebaliknya.

Klausul-klausul ini telah menentukan sebelumnya bagian mana dari sistem keuangan yang dapat berpartisipasi dalam persaingan nilai. Bank dapat terus beroperasi dalam kerangka yang sudah akrab, sementara penerbit stablecoin dipaksa bertahan dan beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang jauh lebih sempit.

Tetapi dana tidak suka menunggu secara pasif, ia akan mengalir ke area yang lebih efisien. Sejarah menunjukkan, setiap kali modal dibatasi dalam satu saluran, ia akan menemukan saluran lain. Ironisnya, inilah justru yang ingin dicegah oleh regulasi.

Bagi industri kripto, kabar baiknya adalah, perbedaan pendapat soal legislasi ini meluas hingga melampaui ranah kripto itu sendiri.

Undang-undang ini belum mendapatkan dukungan yang cukup di Kongres. Beberapa anggota Partai Demokrat enggan memberikan suara setuju sebelum ada diskusi dan pembahasan atas beberapa amandemen yang diusulkan. Tanpa dukungan mereka, walaupun penolakan dari komunitas kripto dianggap sebagai suara bising, undang-undang ini tetap tidak akan lolos. Bahkan jika seluruh 53 anggota Partai Republik mendukung, undang-undang ini masih memerlukan dukungan dari minimal 7 anggota Demokrat di Senat untuk mencapai mayoritas mutlak dan mengatasi filibuster.

Saya tidak berharap Amerika Serikat dapat membuat undang-undang yang memuaskan semua pihak. Saya bahkan berpikir itu tidak mungkin dan tidak perlu. Masalahnya adalah, Amerika Serikat tidak hanya berupaya mengatur sebuah kelas aset baru, tetapi juga mencoba membuat undang-undang untuk bentuk uang yang secara inheren sangat kompetitif. Ini membuat prosesnya lebih sulit, karena memaksa legislator untuk menghadapi kompetisi dan membuat klausul yang mungkin menantang institusi yang ada (dalam kasus ini, bank).

Keinginan untuk memperketat definisi, membatasi perilaku yang diizinkan, dan mempertahankan struktur yang ada dapat dimengerti. Namun, hal ini dapat membuat regulasi menjadi alat defensif yang justru mengusir, bukan menarik, modal.

Karena itu, penting untuk dicatat bahwa penolakan terhadap "Undang-Undang CLARITY" tidak boleh dianggap sebagai penolakan terhadap regulasi. Jika tujuannya adalah mengintegrasikan kripto ke dalam sistem keuangan, bukan sekadar mengisolasinya, maka Amerika Serikat harus membuat peraturan yang memungkinkan bentuk uang baru untuk bersaing, gagal, dan berkembang dalam kerangka regulasi yang jelas. Ini akan memaksa institusi yang ada untuk meningkatkan kualitas mereka.

Pada akhirnya, legislasi yang merugikan kelompok yang diklaim ingin dilindungi justru lebih buruk daripada tidak ada legislasi sama sekali.